Dirinya meminta, kepada pemerintah pusat untuk mencabut efisiensi anggarak atas instruksi presiden terutama adanya pemangkasann di bidang pendidikan, kesehatan.
Ditakutkan Ahmad, ketika ada kenaikan ini akan ada pelonjakan biaya UKT, karena secara tidak langsung anggaran yang seharusnya dialokasikan ke pendidikan terpangkas sehingga akan merebut, mengambil daripada mahasiswa salah satunya biaya UKT.
"Efek yang dihadirkan mungkin tentang kenaikan biaya UKT sementara hari ini di Kota dan Kabupaten Tasik terbilang tinggi dan banyak mahasiswa keberatan," ucapnya.
Ia mengaku sangat kecewa terhadap tindakan yang dilakukan aparat keamanan yang bertugas mengawal aksi unjuk tersebut serta kecewa tidak dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya.
"Utuk kemudian hari ini menggelar kekecewaan karena rasanya baru kali ini polres kota Tasikmalaya melakukan tindakan seperti ini. Kita kecewa sekaligus tidak dihadiri beberapa yang kita inginkan, tentu kita akan melakukan konsolidasi dengan eskalasi yang lebih besar," tegasnya.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya, Rahmat Sutarman menjelaskan, bahwa Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim pada hari itu sedang berada di Jakarta. "Kebetulan ingin bertemu dengan Ketua DPRD, hanya kan Ketua DPRD sedang tidak ada, sedang di Jakarta," ujarnya.
Ia yang sempat menemui massa aksi bersama anggota DPRD lainnya seperti Kepler Sianturi, Dian Kuswardianto, Elan Jaeni mengaku sempat melakukan negosiasi dengan para mahasiswa.
"Negosiasi alot sambil hujan-hujan kami mendengar apa yang mereka aspirasikan Tentunya kami sebagai DPRD pertama, mengapresiasi aksi mereka, kami berkewajiban untuk menerima. Mereka mengeluhkan tentang program efisiensi anggaran yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan," tandasnya.
Sementara itu, aksi yang berlangsung sampai pukul 15.30 WIB itu, melibatkan aparat gabungan dari Polres Tasikmalaya Kota, TNI, Brimob dan Satpol PP.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
