Ia menjelaskan bahwa Komisi I telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi.
Fokus utama DPRD adalah memastikan agar para pegawai yang telah lama mengabdi tidak kehilangan pekerjaan tanpa adanya alternatif yang jelas.
Dodo mengungkapkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga turut memberikan perhatian terhadap kasus ini.
Kementerian merekomendasikan agar pegawai yang terdampak tidak diberhentikan secara langsung dan diberikan peluang penempatan di posisi lain.
"Pengabdian mereka harus dihargai. Pemerintah harus lebih empati dan mengambil langkah manusiawi dalam menyelesaikan permasalahan ini," ucapnya.
Selain itu, Dodo menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap tenaga alih daya, seperti petugas keamanan, yang termasuk dalam kategori pegawai terdampak.
Ia meminta agar pemerintah daerah memastikan mereka mendapatkan solusi yang layak.
"Jika kontrak tidak bisa diperpanjang, pemerintah harus mencarikan pekerjaan alternatif untuk mereka. Jangan sampai pengabdian mereka berakhir dengan ketidakadilan," tegasnya
Audiensi ini menjadi momen penting bagi DPRD Kota Tasikmalaya untuk menunjukkan keberpihakan kepada tenaga kerja lokal.
Dodo memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal proses penyelesaian masalah ini hingga ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Para pegawai yang hadir dalam audiensi berharap pemerintah segera memberikan keputusan yang berpihak kepada mereka.
Sementara itu, DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan Pemkot Tasikmalaya terkait masalah ketenagakerjaan ini.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
