Namun demikian, DPRD berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi para pegawai yang terdampak. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah program alih daya khusus bagi petugas keamanan (satpam).
"Untuk satpam, kita meminta untuk menunda kebijakan alih daya," jelasnya," jelas Dodo.
Lebih lanjut, Dodo mengungkapkan bahwa pihak eksekutif, termasuk Sekda, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM, akan bekerja sama untuk membantu para pegawai terdampak.
Salah satu rencananya adalah memanfaatkan UPTD Puskesmas yang berstatus BLUD untuk merekrut mereka.
"Jika UPTD Puskesmas di Kawalu berhasil meningkatkan statusnya menjadi BLUD, maka pegawai yang terkena dampak dapat bekerja di sana," terang Dodo.
DPRD berharap langkah-langkah ini dapat memberikan solusi konkret bagi para pegawai yang kehilangan pekerjaannya, sekaligus membantu RSUD dr. Soekardjo keluar dari situasi sulit yang dihadapinya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
