Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu dan KPU telah mengakui adanya dugaan politik uang dalam proses Pilkada, meskipun ia belum mengetahui sejauh mana penanganan kasus tersebut.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga selesai, termasuk sampai pada pelantikan nanti,” tambah Daddi.
Dalam pernyataannya, Daddi menegaskan bahwa kelompoknya menolak hasil Pilkada Kota Tasikmalaya karena adanya indikasi pelanggaran.
“Kami menolak hasil Pilkada yang diwarnai oleh pelanggaran terstruktur dan masif. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap campur tangan oligarki yang mencederai proses demokrasi,” katanya.
Namun, ia mengklarifikasi bahwa kelompoknya tidak memiliki kapasitas untuk membatalkan rapat pleno, melainkan hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat.
Aksi demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri, Satpol PP, dan Dishub. Proses rapat pleno tetap berjalan meski diwarnai aksi protes di luar lokasi.
Selain di depan Hotel Grand Metro, massa aksi juga berencana melanjutkan demonstrasi mereka ke kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk menuntut penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Pilkada.
Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap potensi penyimpangan dalam proses demokrasi. Mereka berharap lembaga terkait dapat bertindak tegas untuk memastikan Pilkada berlangsung jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
