BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Pernyataan Ketua Bawaslu Kota Banjar yang menyebut tidak adanya pelanggaran Pilkada selain pelanggaran administrasi sebagai indikator keberhasilan mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama dari Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu), Muhlison.
Ia menilai pernyataan tersebut justru mencerminkan kurangnya upaya Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan.
Menurut Muhlison, klaim tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Minggu (24/11/2024), ia menyebut masyarakat mempertanyakan apakah Bawaslu benar-benar serius mengawasi jalannya Pilkada.
“Pernyataan itu terlalu percaya diri dan keliru. Justru masyarakat menduga ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam pengawasan Bawaslu,” ujar Muhlison.
Muhlison juga mengkritik lemahnya aksi nyata Bawaslu dalam mencegah praktik money politics, terutama menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara. Ia menyoroti kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya money politics.
“Hingga kini, kami belum melihat tindakan konkret dari Bawaslu di lapangan. Bahkan di media sosial resmi mereka, hampir tidak ada kampanye terkait bahaya money politics,” kata Muhlison.
Ia menambahkan bahwa edukasi terhadap masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat praktik money politics dapat merusak kualitas demokrasi dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak kompeten.
Menurut Muhlison, upaya Bawaslu selama ini lebih bersifat seremonial dan tidak menyentuh inti permasalahan.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
