TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Plt Kepala Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Dudi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait kabar sejumlah stafnya yang melakukan perjalanan wisata ke Thailand saat hari kerja.
Ia menegaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiatif pribadi stafnya dan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Keberangkatan mereka ke Thailand murni atas inisiatif pribadi. Mereka mengajukan cuti dan menggunakan uang sendiri. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan dinas atau penggunaan anggaran APBD," ujar Dudi, Selasa (19/11/2024).
Dudi menjelaskan, bahwa acara tersebut hanya diikuti sebagian staf Bappelitbangda, termasuk beberapa pejabat, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh peserta.
Beberapa dari mereka juga mengajak keluarga, seperti pasangan dan rekan kerja dari luar instansi.
"Sebagian besar pegawai yang ikut bahkan bukan PNS. Mereka menggunakan kesempatan cuti, apalagi kebetulan ada promo tiket perjalanan," tambahnya.
Pj Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, turut memberikan klarifikasi atas isu yang sempat menjadi perbincangan publik.
Menurutnya, perjalanan ke Thailand ini sudah melalui prosedur resmi, termasuk pengajuan izin cuti yang disetujui sebelum keberangkatan.
"Kami telah memeriksa dan memastikan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas biaya pribadi. Tidak ada dana APBD yang digunakan. Izin cuti juga sudah diproses sebelumnya," jelas Asep.
Asep juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar aturan karena staf yang berangkat telah memenuhi persyaratan administratif, meskipun waktunya bertepatan dengan hari kerja.
Meski demikian, perjalanan wisata para staf Bappelitbangda ke Thailand ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Isu tersebut mencuat di tengah kondisi defisit APBD Kota Tasikmalaya, yang menjadi perhatian publik.
Perjalanan yang berlangsung pada Kamis (14/11/2024) hingga Minggu (17/11/2024) ini melibatkan puluhan pegawai, termasuk pejabat eselon II.
Beberapa pihak mempertanyakan kesesuaian aktivitas ini dengan situasi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.
"Kami memahami adanya persepsi masyarakat terkait hal ini. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak melibatkan anggaran daerah," pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
