Penerapan blockchain di seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat dianggap sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi era disrupsi digital, mengingat provinsi ini selalu terdepan dalam inovasi teknologi.
“Jawa Barat harus tetap memimpin dalam inovasi digital. Kita tidak boleh tertinggal dalam teknologi ini,” ujar Bey.
Walaupun blockchain bukan teknologi baru di Indonesia, Bey menekankan bahwa penggunaannya dalam pemerintahan masih tergolong baru.
Melalui forum ini, ia berharap para pemimpin daerah memahami prinsip dasar dan potensi teknologi blockchain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan aman.
“Blockchain memang bukan hal baru, tapi bagi pemerintahan, ini masih tergolong teknologi baru. Yang terpenting adalah para kepala daerah dan pejabat eselon II memahami dasar-dasarnya,” ungkapnya.
Dengan inisiatif ini, Bey optimis bahwa Jawa Barat akan menjadi pionir dalam penerapan teknologi blockchain di sektor pemerintahan di Indonesia, membawa perubahan positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan terpercaya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
