TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai Universal Healthcare Coverage (UHC), di mana berdasarkan data per 1 Agustus 2024, cakupan UHC di kabupaten ini baru mencapai 81,67%, masih jauh dari target minimal 95% untuk status UHC.
Sementara itu, tingkat kepesertaan aktif JKN di Tasikmalaya hanya sebesar 60,79%, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 78,5%.
Hal inilah yang membuat Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai proyek percontohan untuk kolaborasi bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Sebagai bagian dari program ini, Kemenko PMK telah menandatangani Grant Implementation Agreement (GIA) dengan USAID pada Desember 2023, salah satunya untuk mendukung program USAID CATALYZE Asia Social Protection (ASP).
Program ini diharapkan mampu mendorong percepatan pencapaian UHC di Kabupaten Tasikmalaya melalui berbagai inisiatif.
Acara kick-off program USAID CATALYZE ASP Indonesia digelar pada 14 Agustus 2024 di Alhambra Hotel & Convention, Tasikmalaya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kemenko PMK, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, BPJS Kesehatan, USAID Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lazismu, serta sejumlah mitra lokal seperti TP PKK dan Yayasan Kitabisa.
Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga ditandatangani dengan berbagai pihak seperti Alhambra Hotel & Convention, RSIA Respati, dan Klinik PKU Muhammadiyah.
Mereka berkomitmen untuk membantu pembayaran tunggakan iuran JKN bagi masyarakat yang belum terdaftar atau menunggak, dihadiri langsung oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby.
Dalam acara ini, turut hadir Niken Ariati, Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Mahlil Ruby, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Nana Heryana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya, Anastasia Susanto, Kepala Tim Penguatan Sistem Kesehatan USAID Indonesia, serta perwakilan dari BAZNAS dan Muhammadiyah.
Pada kesempatan tersebut, Lazismu menunjukkan komitmen untuk melanjutkan donasi bagi guru honorer di Kabupaten Tasikmalaya. Kemitraan strategis ini bertujuan untuk memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah guna membantu pembayaran tunggakan iuran JKN bagi pekerja sektor informal.
Selain itu, kegiatan sosialisasi rutin tentang JKN akan dilaksanakan, serta evaluasi dampak program untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
"Kami berharap melalui program USAID CATALYZE ASP, Kabupaten Tasikmalaya bisa segera mencapai status UHC dengan cakupan minimal 95% dan kepesertaan aktif sebesar 75%. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengingat saat ini hanya ada empat FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) yang melayani sekitar 1,7 juta penduduk Kabupaten Tasikmalaya," ujar perwakilan Kemenko PMK, Niken.
Sementara itu, BPJS Kesehatan melalui Mahlil Ruby menyampaikan apresiasinya atas dukungan USAID CATALYZE dan kolaborasi dengan BAZNAS serta Lazismu. "Kolaborasi ini merupakan langkah gotong royong yang penting agar masyarakat tidak terhalang mendapatkan layanan kesehatan hanya karena status keanggotaannya yang tidak aktif. Kami berharap inisiatif ini bisa menginspirasi pihak lain untuk turut berkontribusi," jelas Mahlil, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/8/2024).
USAID juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta guna meningkatkan akses kesehatan di Indonesia.
"Kami bangga bermitra dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan komprehensif, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan," kata perwakilan USAID Indonesia, Anastasia.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya UHC di Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan kesehatan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
