Lilik mengutarakan, bahwa upaya untuk mencegah agar balita tidak mengalami gizi kurang harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, bersinergi, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
"Apabila ibu-ibu yang memiliki balita itu rutin setiap bulan datang ke posyandu, maka pihak pemerintah itu bisa melakukan early detection atau deteksi dini sehingga apabila terjadi kegagalan pertumbuhan atau pertumbuhan yang menyimpang, dapat sesegera mungkin dilakukan intervensi" ujarnya.
Posyandu sendiri, menurut dia, merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita sebagai upaya menjamin kelangsungan hidup balita. Di posyandu, ibu bisa mendapatkan pelayanan GMP yang meliputi pelayanan penimbangan balita, imunisasi serta pendidikan gizi dan kesehatan.
Penimbangan berat badan secara rutin sangat diperlukan untuk memantau tumbuh kembang anak sehingga bila ada gangguan pertumbuhan (growth faltering) bisa terdeteksi dan diatasi lebih dini (early diagnosis). Selain itu, dengan rutin datang ke posyandu masyarakat akan mendapat pesan-pesan kesehatan yang bermanfaat untuk menjaga status gizi dan kesehatan balita.
"Dengan adanya deteksi dini apabila terjadi gangguan pertumbuhan ini nanti ada intervensi segara yang bisa dilakukan sehingga anak-anak itu tidak sampai jatuh menjadi stunting. Jadi Kami akan melakukan pendampingan kepada posyandu khususnya posyandu Naluri dan posyandu Kencana yang ada di kelurahan panglayungan," terang dia.
Lilik menambahkan, secara nasional data stunting di Indonesia sudah turun. Hanya saja hal tersebut tidak membuat semua masyarakat untuk abai akan hal itu. Terlebih Presiden RI Joko Widodo sendiri telah mengintruksikan bahwa penuruan stunting harus mencapai 14 persen di tahun 2024 ini.
"Nah itu tentu saja masih merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menurunkan stunting ini, sehingga mampu mencapai yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini maka masyarakat terutama ibu yang memiliki balita itu bisa rutin datang ke posyandu," tuturnya.
Diterangkan dia, masyarakat diberi pemahaman bahwa posyandu adalah milik masyarakat sehingga apabila terdapat permasalahan di posyandu seperti keterbatasan materi promosi kesehatan maka masyarakat juga bertanggung jawab untuk ikut bergotong royong menyediakan.
Selain ittu, prinsip pemberian daya juga bertujuan agar kegiatan GMP yang harus dilaksanakan di posyandu dapat terus berlanjut. Sehingga, ketika angka kunjungan ke posyandu naik, maka kegagalan gangguan pertumbuhan bisa diintervensi secara lebih dini.
"Apabila kita mampu melakukan pemantuan pertumbuhan ini secara baik, maka kita akan bisa mencegah jangan sampai terjadi stunting, nanti kita bisa edukasi pemberian makan tambahan terutama pangan lokal yang bagus maka itu bisa mengatasi atau mencegah terjadi stunting," tandasnya.
Sementara itu, Tim Penggerak PKK Kecamatan Cipedes, Deli Dahliah menyampaikan, bahwa kondisi stunting di Kecamatan Cipedes saat ini pada tahun 2024 masih banyak.
Namun, lanjut dia, dengan adanya program Damaskus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dan hadirnya penyuluhan dan edukasi dari dosen Unsil Tasikmalaya diharapkan angka stunting di wilayahnya tersebut bisa turun bahkan bisa sampai zero stunting.
"Sudah banyak tapi udah ada penurunan, karena kita ditekan oleh Pemkot Tasikmalaya untuk menurunkan jumlah angka stunting. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para dosen dari Unsil yang telah memilih tempat di sini dalam PPM," kata Deli.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait