BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar, Jawa Barat, menanggapi isu bahwa kepala desa di daerah mereka boleh mendukung pasangan calon dalam Pilkada 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, saat pengukuhan perpanjangan jabatan kepala desa dan BPD di Banjar.
Ketua GMNI Kota Banjar, Kresty Amelania Putri, menilai bahwa hal ini dapat berdampak negatif. Menurutnya, selain menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat, sikap cawe-cawe ini dinilai berbahaya.
"Cawe-cawe dapat menimbulkan bahaya yang luas. Ini tidak hanya menimbulkan ketidaknetralan, tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik," kata Kresty, Selasa (25/6/2024).
Ia melanjutkan bahwa hal ini dapat memperlemah legitimasi pemerintah serta menimbulkan konflik sosial.
Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur berbagai aspek kehidupan.
"Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat berkontribusi bagi penguatan demokrasi Indonesia," ujar Kresty.
Salah satu kontribusi pemilihan kepala daerah terhadap penguatan demokrasi adalah meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah.
Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik dan tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok.
Menurut Kresty, pernyataan Ida Wahida Hidayati melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan bertentangan dengan perundang-undangan serta peraturan terkait.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
