TASIKMALAYA, iNews.id – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk melakukan audit secara keseluruhan terkait penggunaan dan pengalokasian anggaran untuk Bendungan Padawaras di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.
Pasalnya, fungsi bendungan yang berada dibawah Dinas Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat ini tidak maksimal dan telah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.
Ribuan hektar lahan sawah yang berada di Desa Tobongjaya, Desa Bantarkalong, Desa Darawati, Desa Padawaras, Desa Kertasari, Desa Sindangkerta, Desa Cipatujah, dan Desa Cikawungading, yang menggantungkan pasokan air dari bendungan tersebut selalu mengalami kekeringan.
Padahal disisi lain, nyaris setiap tahunnya selalu ada pengalokasian anggaran untuk melakukan perbaikan bendungan, ataupun pengelolaan bagi unit pelaksana teknis dilapangannya.
Seperti halnya yang terjadi tahun kemarin, terdapat pengalokasian anggaran rehab saluran irigasi dengan nilai Rp140 juta namun kebocoran saluran irigasi ditempat tersebut masih tetap terjadi.
“Kami menyerukan agar aparat penegak hukum baik dari kepolisian ataupun kejaksaan segera turun melakukan audit secara intensif terhadap penggunaan dan pengalokasian anggaran pada bendungan ini.
Biarlah upaya proses perbaikan berjalan saat ini, namun audit penting dilakukan agar pembangunan tidak asal-asalan dan menjadi efek jera.
Karena petani yang menjadi korban, sudah puluhan tahun petani dirugikan akibat salah urus,” tegas Koordinator Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) Roni Romansyah.
Roni memberikan catatan penting bagi pengelolaan Bendungan Padawaras diantaranya yakni, kejadian disaluran irigasi padawaras harus menjadi pelajaran bagi yang lain untuk mengerjakan proyek dengan baik, lebih baik pekerjaannya diswadayakan kepada petani supaya rasa memiliki lebih besar dan berani menjaga, pihak terkait harus mengapresiasi pada petani di Padawaras yang telah membersihkan irigasinya secara mandiri, irigasi harus segera diperbaiki jangan ada alasan tidak ada anggaran, serta apparat penegak hukum harus turun agar jangan sampai kepentingan petani terganggu.
“Di Padawaras itu dibangun lahan pertanian dengan system upland yang terintegrasi dengan berbagai program didalamnya, alokasi anggaran hingga Rp27,5 miliar dari Islamic Development Bank (IsDB) atas kerjasama Kementerian Pertanian dengan Bendungan Padawaras yang diharapkan menjadi penopangnya.
Kenyataannya bendungan yang sudah ada sejak puluhan tahun silam tidak berfungsi maksimal, berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Makanya tegas kami mendesak APH melakukan audit,” ujar Roni.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
