TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Politisi Gerindra, Dedi Mulyadi, bersilaturahmi dengan ribuan pendukung setia Prabowo Subianto di Tasikmalaya, Sabtu (17/6/2023) malam.
Ribuan warga berkumpul di lapangan desa, di Kampung Ciawi Tali, Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, menunggu kedatangan mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Animo masyarakat menyambut Dedi Mulyadi begitu besar. Mereka datang dari berbagai pelosok daerah di Tasikmalaya, bahkan ada juga yang datang dari Kabupaten Ciamis.
"Memang setiap saya berkunjung kemana pun masyarakat datang berbondong-bondong datang. Tetapi dibalik itu saya melihat ada sebuah kerinduan publik bahwa mereka itu butuh dialog-dialog yang di dalamnya isinya kebahagiaan," ujar Kang Dedi sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Dalam menghadapi tahun politik, Dedi mengajak masyarakat untuk tetap rileks. Ia pun terus melayani masyarakat ke kampung-kampung dan pelosok daerah untuk memberikan hiburan melalui pagelaran seni budaya.
"Apalagi menghadapi tahun politik tidak boleh ada ketegangan-ketegangan, semuanya harus rileks. Dan ini adalah atmosfer, ketika hari ini misalnya saya identik dengan Pak Prabowo, masyarakat juga mengapresiasi ya terhadap langkah-langkah politik yang saya lakukan sehingga memiliki visi yang sama dan mudah-mudahan Jawa Barat tetap utuh seperti yang dulu memiliki kesetiaan pada 08 (Prabowo Subianto)," kata Dedi.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak sampai terbelah politik kanan, politik kiri, dan harus tetap di tengah. Ia menyebut, bahwa masyarakat itu hanya ingin hidup sejahtera, ingin lapangan kerja, ingin upah memadai, ingin anak-anak sekolah dengan tanpa biaya, ingin anak-anak yang stunting memiliki kecukupan protein dan gizi yang cukup. Rumah-rumah yang roboh kembali berdiri tegak.
"Itu kan yang menjadi harapan-harapan kita. Dan pemimpinnya itu peka semuanya sampai pada tingkat di daerah, respon dan peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat dan jangan menjadikan masyarakat sebagai objek proyek," ujarnya.
KDM panggilan akrab Kang Dedi Mulyadi menambahkan, seperti halnya saat ini Presiden Jokowi mengkritik penggunaan anggaran dalam penanganan stunting yang lebih banyak untuk biaya seremonial saja. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat hanya dijadikan objek dalam suatu program yang justru bantuannya tidak maksimal diterima oleh warga yang membutuhkan.
"Saya sampaikan, ke depan itu harus ada perubahan dalam tata kelola keuangan. Misalnya di desa itu dikeuyeuk-keuyeuk (dipojokan) uang yang Rp1 miliar itu diumumkan di billboard, ditulis angkanya supaya masyarakat tahu. Pertanyaannya, anggaran kabupaten/kota ditulis gak yang triliunan, masyarakat mudah gak akses anggaran itu? Jangan kan masyarakat, anggota DPRD mengakses judul anggaran di setiap daerah agak susah loh sekarang ini. Ini aneh kan," ujar dia.
Ia menyampaikan, seharusnya anggaran pemerintah itu dipakai untuk keperluan masyarakat yang langsung dirasakan warga.
"Seharusnya uang yang jumlahnya besar itu didistribusikan ke desa-desa secara baik, dan kades (kepala desa) diberi kepercayaan penuh dengan baik maka kontrolnya mudah. Sudah saja bantuan alokasi dari gubernur kepada pemdes (pemerintah desa) kemudian sudah ada data BPS diprioritaskan dan dalam waktu 6 tahun kepemimpinan kades bisa tuntas. Tahun selanjutnya investasi, nanti 15 tahun ke depan itu desa punya saham seperti kabupaten/kota menerima deviden," tandasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
