Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Jadi Sorotan Ijtima Ulama Jawa Barat di Tasikmalaya
TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebagian besar transaksinya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai tengah menuai sorotan publik.
Kasus ini juga menjadi salah satu bahasan dalam acara Ijtima Ulama Jawa Barat di Universitas Cipasung (UNCIP) Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (11/3/2023).
"Kita bahas isu-isu terkini yang dihadapi oleh bangsa dan negara, termasuk di antaranya yang sedang menuai sorotan publik adalah soal transaksi ilegal di Kemenkeu yang menyangkut soal pajak," kata Ketua Panitia Ijtima Ulama Jawa Barat, Sidkon Djampi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, mengatakan, persoalan ini harus segera diungkap agar tidak memunculkan fitnah.
"Segera diungkap, dan diselesaikan, diclearkan agar tidak memunculkan fitnah, menebar dugaan-dugaan akhirnya masyarakat gak mau bayar pajak," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan.
Menurutnya, apabila kasus ini lambat diselesaikan akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada seluruh institusi tersebut, terutama bagi petugas pajak, karena kenyataannya petugas pajak masih banyak yang baik.
"Mohon kepada aparat yang berwenang segera clearkan, biar gak jadi polemik di masyarakat, kalau perlu ditutup karena ini akan berbahaya kepada negara, karena pajak akan menurun sementara ekonomi sedang menurun," ungkap Jazil.
Ijtima Ulama Jawa Barat
Ratusan kyai se-Jawa Barat berkumpul di Universitas Cipasung mengikuti rangkaian kegiatan Ijtima Ulama Jawa Barat yang berlangsung selama dua hari yakni Sabtu-Minggu (11-12/3/ 2022).
Ijtima Ulama Jawa Barat upaya ini upaya memberikan sumbangan kepada negara dan bangsa dan sebagai bentuk pertanggung jawaban ulama kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.
Sejumlah isu penting dibahas dalam Ijtima Ulama Jawa Barat ini, diantaranya merespon persoalan bangsa terkini, kemudian berkaitan dengan Pemilu 2024, hingga merumuskan kriteria calon pemimpin nasional.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait