TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Operasi pembongkaran bangunan liar (bangli) di atas Saluran Irigasi Cimulu, Kota Tasikmalaya, telah memasuki fase krusial. Di balik deru jackhammer dan alat berat, tersimpan dilema besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya yang mengakui adanya keterbatasan ruang gerak dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Meskipun sempat berupaya melobi penundaan, Pemkot Tasikmalaya akhirnya harus tegak lurus mendukung langkah penertiban yang digagas Pemprov Jabar. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, pada wartawan, Senin (28/7/2025).
"Saya sudah datang ke sana, saya juga meminta keringanan, minta waktu supaya diberikan kesempatan untuk mencari solusi," ungkap Diky Chandra. Namun, ia melanjutkan, "Pemprov Jabar memiliki kebijakan dan regulasi yang mengharuskan pembongkaran bangunan yang melanggar. Kita juga harus dukung."
Diky Chandra tak menampik bahwa pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya vital untuk normalisasi saluran irigasi Cimulu. Sebuah langkah yang esensial untuk fungsi infrastruktur air, namun sekaligus menjadi dilema besar bagi pemerintah daerah. "Karena kami juga harus mendukung apa pun yang dilakukan oleh Pemprov dan Pusat," bebernya.
Ironisnya, keputusan ini membawa dampak langsung pada sektor ekonomi lokal. Diky mengakui bahwa keberadaan bangunan-bangunan di atas irigasi, yang sebagian besar diisi oleh pelaku usaha, secara tidak langsung telah berkontribusi pada roda ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kota Tasikmalaya. "Ya memang tidak dipungkiri bahwa pembongkaran ini sedikit banyak berdampak pada para pelaku usaha," ujar Diky.
Meski demikian, Diky tidak menafikan bahwa secara aturan, keberadaan bangunan di atas saluran irigasi memang merupakan pelanggaran. Namun, pihaknya juga merasa berkewajiban untuk memperhatikan kelangsungan aktivitas usaha dan kesejahteraan warganya.
Dalam konteks prioritas pembangunan, Diky Chandra secara tegas menyatakan bahwa Pemkot Tasikmalaya saat ini lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi masyarakat ketimbang melakukan pembongkaran bangunan serupa di area lain.
"Kami belum ada rencana ke arah yang serupa itu. Pembongkaran bangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga lebih baik untuk program pembangunan ekonomi," pungkas Diky, mengindikasikan bahwa fokus Pemkot saat ini adalah pada pemulihan dan penguatan ekonomi pasca-pandemi, sembari tetap menghormati regulasi yang berlaku.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
