BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Genap 100 hari masa kerja duet kepemimpinan Wali Kota Banjar Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat. Aksi demonstrasi berlangsung panas di depan Gedung DPRD Kota Banjar, Senin (2/6/2025).
Massa aksi menggelar orasi bergantian dengan nada kritis terhadap capaian awal pemerintahan baru tersebut. Mereka membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, sambil memblokir ruas jalan utama dengan sepeda motor, yang sempat menyebabkan kemacetan kendaraan, khususnya roda empat.
Ketegangan memuncak ketika barisan mahasiswa mencoba mendekati gerbang DPRD dan sempat bersitegang dengan aparat keamanan. Namun, situasi segera mereda setelah Plt. Ketua DPRD Banjar, Ating, bersama sejumlah legislator lainnya menemui massa dan mengajak mereka berdiskusi langsung di ruang sidang.
Koordinator lapangan aksi, Rio Julian Rustandi Putra, menyampaikan lima poin utama yang menjadi dasar kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja awal pemerintahan Sudarsono-Supriana.
Pendidikan Tak Terjangkau
Rio menyoroti banyaknya pelajar di Kota Banjar yang masih kesulitan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi.
“Pendidikan seharusnya menjadi hak semua warga, bukan beban. Pemerintah harus hadir dan menjamin akses pendidikan yang layak,” tegasnya.
Krisis Ekonomi dan Minimnya Lapangan Kerja
Ia juga mengkritik lambannya langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat.
“Tidak ada investor yang masuk, tidak ada penciptaan lapangan kerja. Ini menjadi bukti nyata bahwa roda ekonomi belum bergerak,” katanya.
Akses Kesehatan Belum Merata
Mahasiswa juga menyoroti sistem layanan kesehatan yang dinilai timpang.
“Program BPJS belum dirasakan merata. Banyak warga yang tidak mendapatkan pelayanan layak. Ini harus segera dibenahi,” tambah Rio.
Pembangunan Infrastruktur Terhambat
Rio menyinggung lambannya perbaikan sarana dan prasarana dasar.
“Jalan di kawasan Neglasari contohnya, sudah bertahun-tahun rusak dan tak kunjung diperbaiki,” katanya.
Transparansi dan Supremasi Hukum
Dalam tuntutan terakhir, mahasiswa meminta aparat penegak hukum menjaga netralitas dan transparansi.
“Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegas Rio.
Demonstrasi ini tak hanya berlangsung di halaman DPRD. Usai berdialog dengan dewan, massa melanjutkan aksi ke Kantor Wali Kota Banjar dan kemudian ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjar. Di setiap titik, mereka menyuarakan isu yang sama: dorongan untuk perubahan nyata, bukan sekadar janji politik.
Aksi damai ini menjadi sorotan publik dan menjadi peringatan awal dari generasi muda bahwa mereka siap mengawal janji-janji politik yang disampaikan pemimpin daerah. Mahasiswa berjanji akan terus memantau jalannya pemerintahan dan tidak akan diam jika ada ketimpangan atau pengabaian terhadap hak rakyat.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
