BANJAR, iNewsTasikmalaya.id – Riuh tepuk tangan dan gemuruh harapan pernah memenuhi Gedung Banjar Idaman saat debat publik Pilkada Kota Banjar digelar. Di atas panggung, Sudarsono dengan lantang menyatakan komitmennya, "100 hari pertama kami mulai dengan Kartu Berdaya." Visi besar Banjar Masagi – Maju, Adil, Sejahtera, Agamis, Inovatif – seakan menemukan pijakannya.
Namun, seiring berjalannya waktu, slogan berapi-api itu kini berbalik menjadi bahan olok-olok. Janji tinggal janji. Program Kartu Berdaya yang digadang-gadang menjadi solusi ekonomi dan sosial, kini malah membingungkan warga. Bukan pemberdayaan yang terasa, tapi keraguan dan kekosongan arah kebijakan.
Dari Harapan Menjadi Kegelisahan
Warga Banjar sempat percaya bahwa Kartu Berdaya akan menjadi kunci akses bantuan pendidikan, dukungan bagi pelaku UMKM, dan santunan bagi anak yatim. Tetapi, kini, kartu itu justru dikumpulkan kembali tanpa kejelasan. Tidak ada sosialisasi, tidak ada penjelasan rinci – hanya instruksi mendadak untuk menyerahkan kembali kartu yang belum sempat dimanfaatkan.
“Saya dapat kartu, tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Sekarang malah disuruh kumpulin lagi,” kata Aep, warga Kelurahan Banjar, dengan nada kecewa.
Ketua RW 12 Kelurahan Hegarsari, Chevi, mengonfirmasi bahwa proses pendataan masih berjalan, dan program belum masuk tahap implementasi. Bahkan, Lurah Hegarsari, Angga Tri Permana, menyebut bahwa dari sekitar 1.300 kartu yang telah disebarkan, semuanya kini kembali dikumpulkan karena masih perlu "pemadanan data".
Kebijakan Setengah Matang, Warga Menuntut Jawaban
Ketiadaan langkah nyata dari Pemerintah Kota Banjar memicu gelombang protes. Puluhan warga yang merasa dibohongi turun ke jalan. Mereka berkumpul di depan Balai Kota Banjar, Jumat (23/5), membawa spanduk bertuliskan: "Kerja Nyata, Bukan Omon-Omon!"
Koordinator aksi, Toni Rustaman, menyuarakan keresahan publik. "Kami tanya ke warga, apa manfaat Kartu Berdaya? Jawabannya sama: ‘Kami malah tidak berdaya’," katanya geram.
Janji Politik Tak Bertulang Strategi
Pengamat kebijakan publik, Nugia, mengkritik keras performa awal kepemimpinan Sudarsono-Supriana. Menurutnya, program Kartu Berdaya hanyalah simbol politik tanpa peta jalan yang jelas.
“Retorika mereka tinggi, tapi nyaris tanpa strategi implementatif. 100 hari sudah lewat, tapi belum ada kebijakan konkret yang terlihat,” ujarnya.
Sementara pemerintah berkilah bahwa mereka masih dalam tahap penguatan basis data dan verifikasi teknis, publik menilai pernyataan semacam itu hanya cara halus untuk menutupi ketidaksiapan dan lemahnya perencanaan.
Kapan Banjar Bisa Benar-Benar "Berdaya"?
Kini, pertanyaan besar menggelayut di tengah masyarakat Banjar: Apakah Kartu Berdaya benar-benar dimaksudkan untuk memberdayakan, atau sekadar gimmick politik musiman? Program yang seharusnya menjadi pembuka perubahan, justru terjerat dalam keraguan dan ketidakpastian.
Jika tidak segera dibenahi, Banjar Masagi bisa kehilangan maknanya. Karena rakyat tak butuh janji muluk, mereka butuh solusi nyata. Maka, apakah Banjar akan terus tersandera oleh janji tanpa bukti? Ataukah pemerintah mampu membalikkan keadaan sebelum kepercayaan benar-benar habis?
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
