TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Di tengah berlangsungnya aksi cuti bersama para hakim di seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tasikmalaya memastikan bahwa pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
Meskipun para hakim di PN Tasikmalaya mendukung aksi tersebut, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu.
Aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas para hakim se-Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi mereka, yang selama 12 tahun terakhir tidak mengalami penyesuaian gaji dan tunjangan.
Ketua PN Kelas IA Tasikmalaya, Khoiruman Pandu Kusuma Harapap, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh aksi ini sebagai wujud kesatuan antara para hakim yang mengalami kondisi serupa di seluruh Indonesia.
Khoiruman, yang baru menjabat dua bulan di PN Tasikmalaya, turut serta dalam aksi damai ini dan menyebut bahwa banyak hakim lain di seluruh Indonesia juga berpartisipasi.
“Kami di PN Tasikmalaya mendukung aksi cuti bersama ini, dan saya aktif di grup WhatsApp bersama lebih dari 1.200 hakim yang turut serta,” ujarnya.
Meski demikian, Khoiruman, menegaskan bahwa pelayanan di PN Tasikmalaya tetap berjalan normal. Kantor pengadilan yang berlokasi di Jalan Siliwangi ini masih membuka pelayanan umum untuk masyarakat.
Beberapa persidangan yang dianggap mendesak juga tetap dilaksanakan dengan dirinya sendiri sebagai hakim.
"Saya tetap melayani, termasuk kemarin melantik pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya, meskipun saya mengenakan pita putih sebagai tanda solidaritas," jelasnya.
Khoiruman menambahkan, bahwa hanya tiga hakim yang mengambil cuti, termasuk dirinya sebagai ketua pengadilan, wakil ketua, dan humas PN Tasikmalaya.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa para hakim tetap menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, meski merasa kurang mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang.
“Sebagai hakim, kami punya nurani. Meski kesejahteraan kami belum ditingkatkan, kami tetap menjalankan tugas kami untuk melayani masyarakat,” tutupnya.
Dengan adanya aksi ini, para hakim berharap tuntutan mereka dapat didengar dan segera dipenuhi oleh pemerintah, sehingga profesi hakim mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang lebih baik di masa mendatang.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
