TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Setelah digeruduk puluhan massa dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XII Tasikmalaya kembali didemo pada Rabu (31/7/2024) pagi.
Kali ini, Kantor KCD Wilayah XII Tasikmalaya yang berada di Jalan Karikil, Kecamatan Mangkubumi didemo oleh seorang aktivis pendidikan di Kota Tasikmalaya bernama Asep Rizal.
Aksi Asep menyoroti proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 tingkat SMA dan SMK di Kota Tasikmalaya yang dinilai meresahkan masyarakat, terutama para orang tua.
Dalam aksinya, Asep melakukan demonstrasi dengan orasi dan membakar ban di depan Kantor KCD sendirian tanpa bantuan dari masyarakat lainnya.
Namun, upaya Asep untuk bertemu dengan Kepala KCD Wilayah XII Tasikmalaya sirna karena Kepala KCD tidak ada di kantor dan hanya diterima oleh pegawai lainnya.
Asep Rizal mengungkapkan, bahwa sistem jalur zonasi pada PPDB 2024 ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan para orang tua siswa yang anaknya hendak melanjutkan sekolah dari tingkat SMP ke SMA maupun SMK.
"Saya sendiri yang melakukan aksi. Ada keresahan di kalangan teman-teman bahwa kondisi PPDB hari ini melahirkan berbagai kecurigaan yang mendalam," kata Asep saat dihubungi iNewsTasikmalaya.id pada Kamis (1/8/2024) siang.
Menurutnya, hal ini harus segera disikapi dengan serius oleh KCD Wilayah XII Tasikmalaya untuk menindaklanjuti proses jalur zonasi PPDB yang terindikasi banyak kecurangan di tingkat SMA dan SMK.
"Ini harus disikapi secara serius oleh KCD. Banyak laporan di lapangan tentang PPDB ini yang membuat resah. Saya berharap ini segera diselesaikan sehingga tidak terjadi fitnah atau simpang siur yang mengakibatkan suasana tidak kondusif," tegas Asep.
Asep menegaskan, bahwa PPDB ini tidak boleh menjadi sarang mafia yang dilakukan oleh segelintir orang. Indikasi adanya mafia atau calo pendidikan yang memuluskan proses PPDB tidak bisa dibiarkan.
"Karena informasi yang didapat seperti itu, jadi harus segera di-clear-kan. Cobalah tim investigasi, saya kira PPDB ini banyak masalah. Jangan lagi pakai zonasi, pakai CAT, kembali ke awal," tegasnya.
Dari temuannya di lapangan, masih ada siswa-siswi yang belum bisa meneruskan ke SMA atau SMK Negeri karena secara zonasi tidak masuk sementara mengambil sekolah swasta tidak cukup biaya.
Asep berharap, pemerintah bisa membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Polri-TNI, Kejaksaan, dan tokoh independen lainnya. Agar informasi tersebut tidak terus bergulir secara liar tanpa kejelasan.
"Omong kosong menyongsong generasi emas, yang ada malah menjadi generasi cemas," ungkapnya.
"Cobalah membikin tim investigasi, saber pungli atau gabungan dari Polres, Kejari, Dandim, kemudian tim independen yang mempertegas apakah ada sesungguhnya yang terjadi dengan mafia PPDB? Saya hanya mencoba ini harus diselesaikan, di semua sekolah mungkin ini ada mafia yang harus diselesaikan," tambahnya.
Di sisi lain, dirinya pun mengapresiasi seluruh elemen yang ikut menyuarakan persoalan PPDB tahun 2024 yang dinilai semrawut. "Karena ini harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau ada masalah dalam pendidikan, semua pihak memang perlu turun tangan," tandasnya.
Sementara itu, aksi demonstrasi yang dilakukan Asep Rizal itu dikawal pihak kepolisian dan TNI.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
