BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Bakal Calon Wali Kota Banjar, Atet Handiyana Sihombing (AHS), menyatakan bahwa pemerintah perlu mencari solusi cerdas untuk mengatasi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Banjar yang semakin ramai dibicarakan publik.
"Masalah ini bukan tentang mencari siapa yang benar atau salah. Ini harus menjadi pelajaran bersama agar pengelolaan keuangan di Banjar dapat dilakukan dengan lebih baik dan bijaksana," kata AHS pada Kamis, 16 Mei 2024.
Menurutnya, isu ini harus ditanggapi dengan serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi ASN tetapi juga bagi perekonomian Banjar.
"Kita semua, terutama para calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024, harus belajar untuk mengelola keuangan daerah dengan bijak dan inovatif," ujarnya.
"Kita harus mencegah terjadinya defisit anggaran yang besar seperti ini di masa depan," tambahnya.
Sebagai seorang pengusaha muda asal Kota Banjar, Atet Handiyana menilai bahwa pemotongan TPP ASN merupakan akibat dari kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
Dampak dari kebijakan yang kurang tepat baru dirasakan sekarang. Ia mengakui bahwa situasi saat ini memang sulit dan bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan saat ini.
"Mungkin kegagalan dalam manajemen keuangan oleh pemerintah sebelumnya yang menyebabkan defisit anggaran yang besar saat ini," jelasnya.
Sebagai seorang pengusaha muda di bidang Alat Utama Sistem Pertahanan, Atet berharap bahwa solusi yang diambil oleh pemerintah saat ini tidak akan merugikan siapapun, baik pemerintah maupun para ASN di Kota Banjar.
"Saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut karena saya tidak mengetahui secara detail mengenai defisit anggaran saat ini dan alasan di balik keputusan untuk memotong 20 hingga 50 persen TPP," ujar Atet.
Namun, Atet berharap agar pemotongan TPP ASN ini dapat dihindari. "Saya yakin bahwa Pemerintah Kota Banjar memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa harus melakukan pemotongan tersebut," tambahnya.
Dengan demikian, penting bagi para calon pemimpin di Kota Banjar untuk belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik agar tidak terjadi defisit anggaran yang dapat merugikan berbagai pihak.
"Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keberlangsungan pembangunan di Kota Banjar," pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
