BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Kabar terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Banjar, Jawa Barat ramai dibicarakan.
Informasi mengenai pemotongan tersebut beredar melalui pesan WhatsApp. Kabar yang beredar menyebutkan, bahwa TPP ASN untuk bulan April akan dibayar pada Mei hingga September dengan pemotongan sebesar 20 persen.
Selain itu, TPP tenaga kesehatan (Nakes) akan dipotong 25 persen, dan TPP PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun akan dipotong sebanyak 50 persen. Sementara itu, TPP untuk Oktober dan November masih menunggu perubahan anggaran.
Wacana pemotongan TPP ASN di Kota Banjar ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk para anggota eksponen Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB).
Menurut juru bicara eksponen FPSKB, Sulyanati, wacana pemotongan TPP ASN, Nakes, dan PPPK di Kota Banjar seharusnya tidak terjadi.
"Pemotongan TPP ini jangan sampai terjadi, eksekutif dan legislatif harus mengupayakan agar hal ini tidak terjadi," katanya pada Kamis (16/4/2024).
Ia mengajak semua pihak untuk mengawal wacana pemotongan ini apakah sudah menjadi regulasi atau belum. "Semoga belum terjadi. Kami berharap, jika mungkin, jangan sampai terjadi," tambahnya.
"Tentu kita memahami bahwa menyeimbangkan kondisi defisit ini tidak mudah. Solusi tanpa meminjam patut dikawal dan diapresiasi. Namun, menutup defisit dengan memotong TPP ASN bukan pilihan tepat dari perspektif kami," sambungnya.
Sulyanati menilai bahwa tren pemotongan TPP menjadi hal yang umum dan itu kembali kepada kebijakan daerah. Ini menyangkut hak hidup para ASN di Kota Banjar.
ASN akan lebih bersemangat dan disiplin jika TPP tidak dipotong. Solusi pemotongan ini nantinya akan menimbulkan persoalan. "Solusi yang kami sampaikan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saya kira lebih tahu tentang anatomi APBD kita. Perhitungannya, jika memotong, akan banyak korban," kata Sulyanati.
Kabar Pemotongan TPP ASN Tidak Benar
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Asep Mulyana, menjelaskan bahwa terkait pemotongan TPP masih dalam kajian.
"Itu masih dalam kajian, mudah-mudahan secepatnya ada solusi agar formulasi penghitungannya tidak merugikan semua pihak," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Banjar, Soni Horison, menjelaskan bahwa kabar pemotongan TPP ASN, Nakes, dan PPPK itu tidak benar.
Ia mengatakan bahwa informasi yang beredar tersebut merupakan kabar tidak benar yang biasa muncul menjelang pemilihan kepala daerah.
"Itu tidak betul, biasanya berita seperti ini muncul menjelang pilkada. Semoga semua saudara di Kota Banjar tetap sehat," ujarnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
