TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ratusan warga Kota Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi dengan menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jumat (23/2/2024).
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi Tasikmalaya pertama-tama mendatangi Kantor KPU Kota Tasikmalaya di Jalan SKP, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Mereka melakukan orasi dan membawa sejumlah spanduk sebagai bentuk protes terhadap situasi politik saat ini. Tidak hanya didominasi oleh pria, demonstrasi ini juga diikuti oleh ibu-ibu dari berbagai wilayah di Kota Tasikmalaya.
Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Riswamawan, mengatakan, pihaknya menerima tuntutan dari para demonstran sebagai bagian dari hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada penyelenggara pemilu.
Asep menjelaskan, bahwa tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, KPU akan berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk KPU RI, untuk mengakomodasi keluhan dari massa demonstrasi.
"Kami terbuka, ketika ada yang hendak menyampaikan sesuatu kepada kami. Kalau terkait tuntutan yang tadi dititipkan ke kami akan kami tindak lanjuti sesuai sebagaimana yang semestinya," kata Asep.
Setelah berorasi di Kantor KPU, massa demonstrasi menuju Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Di sana, mereka kembali melakukan orasi dan menyerahkan surat tuntutan langsung kepada Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaky Pratama Sauri.
Dalam orasinya, massa demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 yang diduga terdapat kecurangan. Nanang Nurjamil, perwakilan dari Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi, menegaskan, bahwa tuntutan yang disampaikan adalah aspirasi masyarakat yang peduli terhadap demokrasi, bukan mewakili capres atau parpol tertentu.
"Kenapa demikian? di Kota Tasikmalaya ditemukannya kecurangan-kecurangan pemilu, dari tahapan tahapan, sehingga oleh karena itu kami datang ke Bawaslu menuntut agar segera dilakukan audit insvestigasi jangan hanya menunggu laporan tapi Bawaslu juga harus kooperatif turun ke lapangan," kata Nanang.
Nanang menyebut bahwa kecurangan, terutama politik uang, telah merajalela selama pemilu, termasuk di Kota Tasikmalaya. Dia menyerukan Bawaslu untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kecurangan ini.
Selain politik uang, Nanang juga menyoroti intimidasi terhadap pemilih yang dilakukan oleh oknum ASN dan aparatur pemerintah setempat. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu tindakan nyata dari Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang.
"Kedua periksa keterlibatan oknum ASN dan APH yang melakukan intimidasi kalau tidak memilih capres tertentu maka akan dicoret sebagai penerima bansos. Ini adalah kebohongan publik ini adalah pembodohan, jangan manfaatkan warga kami yang terbatas wawasan pengetahuan yang dijerat kemiskinan sehingga dibodohi, dibohongi dengan uang Rp150 untuk 5 tahun," tegasnya.
Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaky Pratama Sauri, mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pemilu, termasuk pelanggaran money politik. Bawaslu sedang melakukan penanganan terhadap laporan-laporan tersebut.
"Kami hari ini, kemarin juga telah mendapatkan laporan dari masyarakat datang ke Bawaslu Kota Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran money politik. Dan memang kita sedang melakukan penanganan. Kita akan melakukan kajian dengan gakumdu. Baru satu laporan. Kalau dari masa kampanye baru dua. Jadi setelah pasca pingut hitung emang baru satu," paparnya.
Aksi unjuk rasa ke kantor KPU dan Bawaslu Kota Tasikmalaya berjalan aman dan dalam pengamanan pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
