TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya berikan raport merah terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah.
PMII menilai dalam 100 hari kerja Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah gagal menangani permasalahan di Kota Tasikmalaya.
Raport merah tersebut disampaikan PMII saat aksi unjuk rasa di lokasi musrenbang RKPD 2024 tingkat Kota Tasikmalaya di depan Hotel Grand Metro, Jalan KH Zenal Mustofa, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut sempat terjadi kericuhan dan saling dorong antara massa dari PMII dengan aparat keamanan. Massa aksi ingin bertemu langsung dengan Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah untuk menyampaikan aspirasinya, tapi karena tidak mendapat respon yang baik sehingga terjadi aksi saling dorong.
Massa aksi juga membakar ban dan memblokade Jalan KH Zenal Mustofa sebagai bentuk kekecewaaan.
Usai menyampaikan aspirasinya di depan Hotel Grand Metro Tasikmalaya, massa aksi kemudian bergerak ke Bale Kota Tasikmalaya untuk bertemu dengan Pj Wali Kota Tasikmalaya. Kericuhan pun kembali terjadi saat massa aksi akan memasuki ruangan wali kota mendapat pengamanan dari aparat keamanan.
Setelah menunggu berjam-jam, Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah pun akhirnya menemui para mahasiswa tersebut.
"Tuntutan kami dari PC PMII Kota Tasikmalya memberikan PR terhadap Pj Wali Kota mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya," ujar korlap aksi, Heru Muchtar, di Kantor Bale Kota Tasikmalaya, Senin (13/3/2023)
Heru mengatakan, banyak permasalahan yang saat ini belum bisa diselesaikan oleh Pj Wali Kota Tasikmalaya. Di antaranya mengenai kemiskinan, yang mana Kota Tasikmalaya menjadi Kota termiskin ketiga dari bawah di Jawa Barat.
"Yang pertama terkait kemiskinan, bahwasannya sekarang Kota Tasikmalaya menjadi kota termiskin ke tiga dari bawah se-Jawa Barat. Itu bukan pencapaian yang berhasil bagi kader PMII," kata dia.
Selain kemiskinan, lanjut dia, ada 9 poin lainnya yang menjadi permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya yang harus segera diselesaikan. Ke 9 poin lainnya itu yakni masalah lingkungan. Masalah penanganan sampah di Kota Tasikmalaya yang menjadi salah satu program utama tapi tidak ada solusi yang konkret dan malah banyak menimbulkan permasalahan baru.
Permasalahan sosial, yaitu terkait dengan pendidikan. Kemudian terkait dengan reformasi birokrasi pemerintahan kota Tasikmalaya, terkait dengan kode etik pejabat negara sebagai abdi negara pemerintah atau ASN. Poin lainnya terkait dengan perda tata nilai,dan proyek pembangunan pemerintah.
Kemudian terkait Kesehatan di Kota Tasikmalaya, jaminan Kesehatan merupakan bagian dari kewajiban proram pemerintah untuk mewujudkan warganya supaya mendapatkan kehidupan sehat jasmani ataupun rohani, dan terakhir terkait ekonomi.
"Telah kita ketahui Kota Tasikmalaya merupakan kota pusat bisnis, perindustrian, dan perekonomian di wilayah Priangan Timur, serta terkait pertanian di Kota Tasikmalaya yang dengan latar belakang Kota Tasikmalaya merupakan Kota yang mempunyai potensi di bidang industri,perdagangan dan lain sebagainya, akan tetapi Kota Tasikmalaya juga mempunyai potensi di bidang pertanian," lanjutnya.
Dikatan Heru, banyak program-program yang dilakukan Pj Wali Kota Tasikmalaya. Namun, hasilnya tidak ada satupun sesuai dengan harapan. Itu malah menghambur-hamburkan anggaran.
Lanjut dia, Cheka hanya berfokus pada penanganan sampah saja, padahal secara sudut pandang, bahwasanya permasalan di Kota Tasikmalaya itu sangat multisektoral.
"Contohnya seperti pembentukan satgas resik yang tidak jelas arah dalam manajemen kerjanya dan malah banyak menghabiskan anggran saja ketimbang mempercepat penanganan sampah," jelasnya.
Ia meminta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kembali menarik Cheka ke Kemendagri. Ia pun menjelaskan, ditugaskannya Cheka untuk menjabat sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya oleh Kemendagri itu bukan kemudian untuk menjadi Kadis Lingkungkan Hidup (DLH). Namun untuk menjadi pemimpin daerah.
"Kalau hanya berbicara perubahan, dia hanya fokus menangani sampah, tapi permasalahan yang lain saya rasa belum ada penyelesaian, bisa kita lihat. Jadi kami minta Kemendagri untuk kembali menarik Pj Wali Kota ke sana," pungkasnya.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
