TASIKMALAYA, iNews.id – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya, mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertanyakan proses rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (15/11/2021).
Pasalnya, kurang lebih 700 guru honorer yang telah dinyatakan lulus passing grade tapi ternyata tidak bisa menjadi PPPK karena tidak adanya formasi yang diberikan dari pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek.
Padahal, mereka sangat berharap bisa lolos menjadi PPPK demi menambah penghasilannya sebagai guru yang saat ini menjadi tenaga honorer dengan hanya mendapatkan insentif sebesar Rp300.000 perbulannya.
Menurut Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya Tete Suherman, guru yang terhimpun di dalamnya berjumlah sebanyak 4.075 orang. Kemudian berkurang menjadi 3.875 karena sebagian lulus CPNS sejak tahun 2018 silam.
“Ditambah saat ini juga ada sedikitnya 500 orang yang lulus menjadi PPPK, kami sangat bersyukur karena sebagian rekan kami ada yang sudah mendapatkan penghasilan lebih baik dengan mengabdi menjadi seorang guru,” ungkap Tete.
Namun kemudian persoalan lain timbul pada proses rekrutmen PPPK terhadap guru honorer yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.
Di mana banyak yang sudah memenuhi ketentuan dengan lolos passing grade tapi ternyata tidak mendapatkan formasi.
“Persoalan ini yang kami bawa ke sini saat ini, agar kemudian bersama DPRD dan Pemkab Tasikmalaya bisa difasilitasi agar bisa dipertemukan dengan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek, sehingga pada rekruitmen tahun 2022 mendatang ada keberpihakan lebih baik,” kata Tete.
Padahal, pemerintah pusat melalui Kemdikbudristek menyebutkan jika rekruitmen untuk PPPK guru tersebut mencapai 1 juta guru. Namun, ternyata kuota dan formasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, sehingga untuk menjadikan PPPK sebanyak itu membuat pesimistis dikalangan guru honorer.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Mohammad Zen menyebutkan, pemerintah pusat memang menyatakan rekruitmen yang cukup sangat banyak. Namun, perlu dipahami juga jika prosesnya dilakukan secara bertahap, karena targetnya pun pada tahun 2025 baru rekruitmen PPPK tuntas.
“Itu 5 tahun prosesnya, bertahap. Makanya pada tahun 2021 kali ini hanya 900 orang saja yang disetujui dari kurang lebih 3.000 orang yang kami usulkan,” kata Zen.
“Disisi lain, jangan pertanyakan keberpihakan kami terhadap guru honorer. Karena sudah terbukti Pak Bupati sangat konsen terhadap para guru, di mana pada tahun 2019 saja 716 guru honorer yang memenuhi passing grade telah diangkat langsung. Semuanya lolos, cek daerah lain silahkan. Ada yang setengahnya saja yang diangkat, bahkan ada yang kurang,” tegas Zen.
Untuk tahun 2022 mendatang, Zen meminta, FHGTK membuat surat ke pemerintah pusat melalui Kemanpan RB dan Kemendikbudristek berkenaan proses rekruitmen PPPK tersebut. “Jadi kami dari Pemkab Tasikmalaya serta DPRD siap untuk mengawalnya, harapan dan keinginan para guru honorer mari sama-sama kita kawal kesana,” kata Zen.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian yang secara tegas menyatakan rasa empatinya terhadap perjuangan para guru honorer juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses rekruitmen PPPK sesuai harapan para guru.
“Mari sama-sama ke Kemenpan RB dan Kemendikbudristek bila perlu, kami siap ikut mengawalnya. Disini jelas masih sangat butuh guru, banyak sekolah yang kekurangan. Tetapi tentu saja harus mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang baik pula,” pungkas Demi.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
