KARAWANG, iNewsTasikmalaya.id – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengajak para bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menerapkan pendekatan helicopter view dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan di tingkat daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Konsep ini memungkinkan para pemimpin daerah untuk melihat pembangunan dari sudut pandang makro sekaligus mikro.
Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah yang diadakan di Resinda by Padma Hotel Karawang pada Kamis (14/11/2024), Herman menjelaskan bahwa pendekatan ini dapat membantu pemahaman kebutuhan masyarakat dari level nasional hingga tingkat rumah tangga.
"Para pemimpin daerah perlu memahami konteks besar dari pembangunan di provinsi (zoom out) namun juga harus mampu memperhatikan detail hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan rumah tangga (zoom in)," ujar Herman.
Pendekatan helicopter view sangat dibutuhkan di Jawa Barat yang memiliki 18 kabupaten, sembilan kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa. Herman menekankan bahwa pemerintah provinsi merupakan agregasi dari seluruh tingkatan pemerintahan di bawahnya.
"Jawa Barat tidak bisa berjalan sendiri. Pembangunan harus dilakukan dalam kerangka nasional untuk memastikan setiap daerah dapat tumbuh bersama," tegas Herman.
Sebagai contoh, Herman menggarisbawahi pentingnya mencegah munculnya kantong kemiskinan, terutama di daerah perbatasan. "Provinsi akan kuat jika kabupaten dan kota di dalamnya kuat, dan ini berlanjut hingga tingkat desa," jelasnya.
Menurut Herman, prinsip zoom in-zoom out ini relevan untuk menjaga agar kebijakan pembangunan di daerah selaras dengan target nasional, termasuk target ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
“Target akseleratif dari pusat ini harus dilihat sebagai tantangan yang memacu inovasi di tingkat provinsi dan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat,” kata Herman.
Ia mengimbau para pejabat daerah di seluruh tingkatan untuk berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan.
“Impian kita adalah menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia, dan itu hanya mungkin dengan pendekatan helicopter view, yang memungkinkan kita mengelola pemerintahan lebih efektif di setiap level,” tambahnya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar, Faiz Rahman, menyebutkan bahwa rakor ini berlangsung selama dua hari mulai 14 hingga 15 November 2024, dengan beberapa sesi yang membahas tema mulai dari harmonisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, isu ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan desa.
"Rakor ini juga mencakup deklarasi netralitas ASN jelang Pilkada Serentak serta deklarasi bersama dalam memerangi pinjaman online ilegal dan judi online," jelas Faiz.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi di tingkat daerah dan kementerian, diharapkan dapat memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah, terlebih di masa transisi kepemimpinan baru.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
