BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Banjar, Yogi Indrijadi, angkat bicara terkait nasib buruh proyek mangkrak pembangunan Kantor BPS Kota Banjar, Jawa Barat.
Para buruh yang bekerja di proyek pembangunan Kantor BPS Kota Banjar hingga saat ini belum menerima upah mereka karena mangkrak sejak Desember 2023.
"Kami perlu bersama-sama memikirkan masalah buruh, terutama oleh pengusaha, pemerintah, dan buruh sendiri," kata Yogi pada Selasa (30/4/2024).
Dia menekankan pentingnya pengakuan terhadap peran penting buruh dalam pembangunan, termasuk di Kota Banjar.
"Adalah penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang sama dan pola kemitraan. Buruh harus dilihat sebagai mitra pengusaha untuk menjaga keberlanjutan," tambahnya.
Yogi menegaskan, pemerintah harus hadir guna menghindari terulangnya masalah buruh seperti yang terjadi dalam pembangunan Kantor BPS Kota Banjar.
Lanjut dia, KSPSI akan menggelar kolaborasi dengan forum buruh, Jabar Bergerak, dan Sarbumusi pada Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2024.
"Melihat situasi saat ini, kita perlu sikap bersama," katanya.
Yogi menyebut, dalam peringatan May Day 2024, KSPSI bersama elemen buruh lainnya akan melakukan pertemuan dengan buruh yang bekerja di PT Sandi Persada dan PT BKS.
Dia menekankan pentingnya sektor ekonomi mikro dalam menggerakkan roda perekonomian, serta perlunya kemitraan dengan pengusaha untuk meningkatkan produksi.
"Dua hal yang dapat meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah penyerapan tenaga kerja dan daya beli yang meningkat," ungkapnya.
"Kita perlu membangun budaya investasi yang ramah dengan semangat kebersamaan sebagai prioritas," tambahnya.
Dengan demikian, dalam peringatan May Day 2024, KSPSI bersama elemen buruh lainnya akan mengusung moto Buruh Pekerja Sejahtera Pengusaha Banyak Laba Pemerintah Berwibawa.
"Dengan moto ini, saya yakin harapan buruh akan tercapai," katanya.
Sebelumnya, sejumlah buruh yang terlibat dalam pembangunan kantor BPS Kota Banjar melakukan protes karena upah mereka belum dibayarkan.
Mereka memasang spanduk penolakan lanjutan proyek pembangunan kantor BPS yang terhenti sejak Desember 2023.
Eka Kustiawan, seorang supplier material, menyebut bahwa pembangunan proyek kantor BPS tersebut terhenti sejak 2023 karena kontraktor melarikan diri dan meninggalkan utang.
"Para buruh dan pihak lainnya merasa dirugikan karena utang dan pembayaran kepada mereka belum diselesaikan," ujar Eka.
Ipin Aripin, kepala tukang pembangunan, mengakui bahwa masalah para buruh yang terlibat dalam proyek pembangunan kantor BPS masih belum terselesaikan.
"Dulu bangunan ini sudah mencapai 30 persen. Karena bermasalah dengan pihak ketiga akhirnya diputus kontrak kemudian kabarnya akan dilanjutkan lagi, tapi utang pekerjaan yang awal tidak ada kejelasan. upah pekerja saya pun sebanyak 40 orang tidak dibayar, totalnya sekitar Rp. 40 jutaan lebih," ungkap Ipin.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan kantor BPS Kota Banjar, Dadang Hermawan, menyatakan akan menindaklanjuti masalah tersebut.
"Iya terimakasih informasinya , kami akan tindak lanjuti duduk permasalahan ini, saat ini kami sedang rapat dulu dikantor," ujar Dadang.
Editor : Asep Juhariyono
Artikel Terkait
